Minggu, 05 Juli 2009

Laptop Bikinan anak SMA di Samarinda..


Sabtu, 4 Juli 2009 | 08:22 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com — Pihak DPRD Kalimantan Timur menyatakan salut atas kemampuan pelajar SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) 7 Samarinda yang mampu memproduksi (merakit) laptop secara massal, serta mengharapkan agar keahlian mereka terus dikembangkan.

"Kami bangga atas prestasi ini. Tidak semua sekolah kejuruan bahkan sekolah yang sama di daerah lain memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, kami berharap agar SMKN 7 mendapat dukungan semua pihak sehingga keahlian mereka dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan," kata anggota DPRD Kaltim, Entjik Widyani, di Samarinda, Sabtu (4/7).

Kemampuan itu, katanya, menambah bukti bahwa mutu pendidikan di Kaltim tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

"Namun, sebaiknya kita tidak merasa berpuas diri, semua pihak harus mendukung penuh agar kemampuan dan keterampilan SMKN 7 ini terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga nanti bukan hanya sekadar memproduksi laptop, melainkan juga berbagai alat elektronik lainnya," imbuh dia.

Pihak DPRD Kaltim berjanji akan mendukung penuh berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk kepada SMKN 7 tersebut.

"Secara umum, DPRD Kaltim sudah sepakat melaksanakan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengalokasikan 20 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan," kata dia.

DPRD Kaltim juga mendukung penuh program Kaltim yang melaksanakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun atau di atas program nasional, yakni Wajar Sembilan Tahun.

Mengenai kemampuan SMKN 7 itu, ia menilai harus dimanfaatkan pihak-pihak terkait, misalnya program untuk memberikan laptop gratis yang tahap awal hanya kepada 20 persen dari total guru di Kaltim mencapai 58.829 orang.

Pengajuan dana untuk bantuan laptop cuma-cuma kepada sejumlah guru di Kaltim itu telah masuk dalam APBD Perubahan 2009 Kaltim.

"Kita baru mendapat informasi bahwa baru Pemkot Kota Samarinda yang telah mengajukan permintaan 2.000 laptop buatan SMKN 7 untuk mendukung program pembagian laptop gratis itu," katanya.

Ia mengharapkan agar daerah lain juga mengikuti hal yang sama, tujuannya untuk memberdayakan kemampuan SMKN 7 dalam memproduksi laptop secara massal itu.

"Selain itu, harga alat elektronik produksi SMKN 7 ini jelas lebih murah, tetapi kualitas cukup bagus sehingga bisa menekan dana APBD dalam menjalankan program pembagian laptop gratis ini," katanya.

Hanya beberapa jam
Kepala SMKN 7 Samarinda Edih Rahmanuddin mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat kewenangan untuk memproduksi laptop secara massal.

SMKN 7 memiliki tiga jurusan kompetensi, yakni multimedia, rekayasa peranti lunak, serta teknik komputer dan jaringan.

Jumlah semua siswa SMK saat ini ada 803 anak, 45 persen di antaranya sanggup merakit laptop.

"Jadi, atas kemampuan para siswa itu, maka kami tidak khawatir apabila ada permintaan secara massal karena satu siswa mampu merakit laptop hanya beberapa jam," ujar Edih.

TUNDA PILPRES 2009

Minggu, 5 Juli 2009 | 22:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 harus ditunda karena masih banyak masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika tidak, negara melanggar hak asasi warga.

"Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sama saja lima tahun toh? Kalau pakai saja dua minggu saya kira sudah cukup. Tapi itu harus diselesaikan oleh KPU, Presiden, DPR, MK, MA," ujar Direktur Masyarakat Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat ditemui di DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

Menurut dia, memundurkan pilpres merupakan efek atau konsekuensi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat. Oleh karena itu, KPU harus membereskan DPT fiktif.

Dia mengasumsikan masih ada setidaknya 15 juta pemilih yang belum terdaftar jika memakai data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika memakai data DPR, jumlah pemilih tak terdaftar ada 44 juta orang. Sementara, menurut data Komnas HAM, 20-40 persen dari total pemilih pemilihan anggota legeslatif lalu belum terdaftar.

"Kalau kita ambil moderatnya saja ada sedikitnya 30 jutaan dikurangi lima juta, jadi ada 25 juta pemilih yang belum terdaftar," tuturnya. Dia menilai tidak mungkin membereskan masalah ini hanya dalam waktu tiga hari mendatang.